Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dampak penetapan hasil pertambangan umum, termasuk batubara sebagai BKP akan mendorong ekspor dan mengakibatkan keterbatasan persediaan bahan baku industri dalam negeri.

“Karena itu. usulan penetapan perlu dibahas dalam Pansus RUU PPN dan PPnBM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja mengenai revisi UU PPN dan PPnBM di Jakarta, Kamis (23/10).

Dirjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) Darmin Nasution menuturkan, berdasarkan PP No 7 Tahun 2007, klasifikasi barang primer adalah barang yang diambil langsung tanpa diolah secara memadai. Selain tambang, yang termasuk dalam kelompok barang primer adalah hasil pertanian dan perkebunan. Bagi barang primer itu, pemerintah tidak memasukkan sebagai BKP.

“Tapi, pengusaha batubara ngotot ingin dimasukkan sebagai BKP agar bisa mengkreditkan pajak masukan, sehingga nanti membayar pajaknya lebih kecil karena mengurangi pajak keluaran,” papar Menkeu

Sumber : Investor Daily Indonesia

Dirjen Pajak Darmin Nasution sebelumnya mengisyaratkan akan menghapus pajak perusahaan yang merger untuk memberi kemudahan dalam administrasi dan mendorong perusahaan melakukan penggabungan usaha. Syarat penghapusan pajak antara lain perusahaan yang merger merupakan badan usaha kena pajak.

Menurut Said, Kementerian BUMN sudah mengusulkan masalah penghapusan pajak agar BUMN hasil holding tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Sesuai cetak biru pengembangan BUMN, pembentukan holding akan dilakukan untuk BUMN sektor pupuk, semen, perkebunan, pertambangan, farmasi, perbankan, dan konstruksi (karya). Namun, secara teknis yang telah siap membentuk holding hanya BUMN sektor pupuk, semen, dan perkebunan. Bahkan, nama holding untuk ketiga sektor BUMN itu sudah disiapkan, yaitu PT Agro Kimia Nusantara untuk sektor pupuk, PT Semen Indonesia (sektor semen), dan PT Perkebunan Indonesia (sektor perkebunan).

Sedangkan, pembentukan liolding BUMN untuk sektor farmasi, karya, dan tambang masih terus dikaji. Namun, pemerintah tampaknya justru mengarahkan skema penggabungan melalui pola merger atau akuisisi untuk BUMNBUMN itu.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Wapres menegaskan, pemerintah mengikuti tren penurunan harga minyak mentah saat ini. Bila penurunannya harga terjadi stabil dalam jangka panjang maka dimungkinkan untuk melakukan penurunan harga BBM. Namun, untuk saat ini pemerintah belum membahasnya lebih lanjut, karena harganya masih fluktuatif. “Kita tenang-tenang dulu, kita lihat trennya, kaku tergesa-gesa mengambil keputusan akan berbahaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, wacana penurunan harga BBM bersubsidi di dalam negeri perlu terus digulirkan untuk menyesuaikan dengan harga minyak mentah di pasar internasional yang sudah turun hingga lebih dari separuhnya.

Harga minyak mentah dunia saat ini terus meluncur di bawali harga US$ 70 per barel, seharusnya diikuti dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Penurunan harga emas hitam ini terjadi akibat pelemahan ekonomi global.

Daya beli negara konsumen minyak terbesar, seperti Amerika, Tiongkok, dan India, terus melemah. Akibatnya, suplai minyak berlimpah dan

harga minyak mendekati level USS 60 per barel atau jauh dari posisi tertinggi pada Juli 2008 sebesar US$ 147 per barel.

Pengamat migas Kurtubi mengatakan, turunnya harga BBM tersebut, seharusnya dapat memperkecil subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga dari total subsidi untuk energi sebesar Rp 205,3 tribun diharapkan masih terdapat sisanya. “Dengan demikian, harga BBM seharusnya sudah tidak disubsidi lagi,” katanya.

Menurut Kurtubi, penurunan harga BBM bersubsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika penurunan harga minyak diikuti dengan penurunan harga BBM bersubsidi, akan mendorong pembangunan di sektor riil, serta mendorong usaha kecil dan menengah.

Tak Otomatis Turun

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak otomatis akan menurunkan harga BBM bersubsidi. Alasannya, sebagian harga BBM bersubsidi belum mencapai harga keekonomian.

‘Tingkat keekonomian harga minyak tanah sekarang baru mencapai 40% atau meningkat sedikit dari harga keekonomian sebesar 30% sebelum terjadi penurunan harga minyak dunia,” kata Menkeu, kemarin.

Menkeu menuding berbagai pihak masih bersikap ambivalen dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait

keekonomian harga BBM bersubsidi. Itu terlihat saat masyarakat merespons negatif kebijakan harga keekonomian ketika harga minyak dunia sedang tinggi. Namun, berbagai pihak menginginkan penerapan harga keekonomian pada saat harga minyak dunia sedang turun, seperti sekarang.

Menkeu menambahkan, penetapan harga keekonomian dapat mendidik masyarakat mau menghargai BBM sebagai komoditas yang sangat penting dan strategis. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat.

Pelaku industri, kata dia, sudah merasakan dampak positif penurunan harga minyak dunia, karena pemerintah sudah menerapkan harga keekonomian untuk industri. Itu berimbas masyarakat dapat menikmati penurunan harga’barang, sehingga laju inflasi rendah.

Terkait kemungkinan penurunan harga BBM bersubsidi, Sri Mulyani mengakui, pihaknya masih akan melihat perkembangan harga minyak dunia di tingkat global. Pemerintah pun masih membandingkan ketetapan dalam APBN, daya beli masyarakat, serta dampak terhadap pelaku ekonomi. “Kami mempertimbangkan masyarakat, pelaku ekonomi untuk menemukan suatu formula yang baik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah masih mencermati krisis ekonomi dunia yang sama sekali belum mereda. Menkeu mengakui, saat ini pemerintah belum bisa memprediksikan secara akurat apa yang akan terjadi pada perekonomian global.

Dihubungi terpisah, Managing Director Econit Hendri Saparini mengatakan, pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM bersubsidi, mengingat beberapa waktu lalu harga BBM bersubsidi naik dengan alasan menyesuaikan harga internasional. Apalagi, penurunan harga BBM bersubsidi dipastikan sangat membantu sektor usaha kecil menengah.

Tapi, saya tidak yakin tim ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudoyono akan menurunkan harga BBM bersubsidi, karena target penerimaan APBN banyak yang meleset,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo menuturkan, realisasi belanja subsidi BBM per 15 Oktober 2008 mencapai Rp 105,9 triliun atau 83% dari pagu APBNP 2008 sebesar Rp 126 triliun. Sedangkan belanja subsidi listrik sebesar Rp 49,1 triliun atau 81% dari pagu APBNP sebesar Rp 62 triliun.

“Jumlah itu tidak berbeda dengan penyerapan belanja subsidi per 15 September 2008. Itu berarti belum ada laporan penagihan karena ada proses off sheet yang disesuaikan antara kewajiban pemerintah, Pertamina, dan PLN,” paparnya.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Begitu pula dengan harga minyak jenis Brent North Sea di London turun US$ 3,42 menjadi US$ 62,05 per barel. Dalam perdagangan intraday di London harga minyak Brent bahkan sempat melemah ke US$ 61 per barel yang merupakan level terendah sejak Mei 2007.
 
“Meskipun OPEC telah membuat keputusan memangkas produksi harga minyak tetap turun, karena pasar secara psikologis lebih terpengaruh pada muramnya pasar secara keseluruhan,” kata Mike Fitzpatrick dari MF Global seperti dilansir dari AFP, Sabtu (25/10/2008).
 
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada Jumat (24/10/2008) mengumumkan pemangkasan produksi 1,5 juta bph yang berlaku efektif 1 November 2008. Pemangkasan produksi ini diharapkan bisa menstabilkan harga minyak agar tidak terlampau jatuh di tengah resesi dunia saat ini.

Para analis sebelumnya memperkirakan OPEC hanya akan memangkas produksi 1 juta barel per hari karena melemahnya ekonomi dunia yang membuat permintaan minyak mentah ikut menurun.

Analis Dresdner Kleinwort, Peter Fertig mengatakan harga minyak mentah memang cenderung turun sehingga pemangkasan produksi oleh OPEC tidak begitu efektif mengingat permintaan minyak yang terus turun selama masa krisis ini.

Sementara James Williams dari WTRG Economics melihat pemangksan produksi 1,5 juta bph karena terkait dengan turunnya konsumsi minyak di AS sebesar 200 ribu unit, AS merupakan konsumen terbesar minyak dunia.
 
OPEC yang beranggotakan 12 negara produsen minyak menguasai 40% pasar minyak dunia. Negara OPEC sangat menikmati kenaikan harga minyak tahun ini yang sempat mencapai US$ 147 per barel namun secara dramatis terus mengalami penurunan tajam hingga ke US$ 64 per barel.

Turunnya produksi OPEC juga ditanggapi sinis oleh negara-negara barat. Gedung Putih bahkan menyebut OPEC sebagai anti pasar karena penurunan terjadi saat ini adalah imbas dari resesi global yang membuat permintaan ikut turun.

Sedangkan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyatakan kekecewaannya atas keputusan OPEC tersebut dan menilainya sebagai keputusan yang tidak bertanggung jawab dalam kondisi ekonomi yang sedang krisis.

Sumber : Detik Finance

terpuruk sejak 1971.

Sebagian besar mata uang negara-negara berkembang turut anjlok, termasuk rupiah, terhadap dolar AS. Bahkan rupiah menyentuh level psikologis Rp 10.195, melemah 2,5% dibandingkan sehari sebelumnya. Hal tersebut dipicu isu bahwa surat utang negara berkembang berpotensi gagal bayar (de-fault).

Sentimen negatif lain yang turut merontokkan pasar finansial adalah pe-

nurunan pertumbuhan ekonomi Inggris 0,5% pada kuartal ketiga 2008, terendah sejak 1992. Realisasi itu lebih tinggi dari ekspektasi analis 0,2%. Produk domestik bruto (PDB) negara itu juga melemah 2% dibandingkan kuartal kedua. Suku bunga antarbank di Rumania melonjak 2.000% dan Argentina 200%.

Dampaknya, nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS anjlok di bawah 1,549 dan bursa Eropa anjlok tajam. Indeks FTSE 100 terpuruk 7,6%.

Selain itu, kejatuhan pasar semakin diperburuk oleh penurunan harga minyak mentah yang menyentuh di bawah US$ 65 per barel di tengah kesepakatan anggota-anggota penghasil minyak (OPEC) memangkas pasokan 1,5 juta barel. Kesepakatan tersebut mulai berlaku efektif bulan mendatang. Akibatnya, harga saham berbasis komoditas merosot tajam.

Satu-satunya sentimen positif bagi investor adalah rencana Bank Sentral (The Fed) Amerika Serikat (AS) untuk kembali memangkas suku bunga menjadi 1% pada pertemuan ’29 Oktober mendatang dari saat ini 1,5%. Apalagi, Gubernur The Fed Ben Bernanke pekan ini mengatakan, ekonomi global berpontesi melemah pada 2009. Oleh sebab itu, dia mendesak agar Kongres AS secepatnya menyepakati stimulus fiskal kedua scnilai US$ 150 miliar. Tapi, prediksi Bernake itu agak berbeda dengan Menkeu AS Henry Paulson yang mengungkapkan, ekonomi negara itu berpeluang pulih tahun depan. Namun, sejumlah ekonom ma-

sih tetap meragukan efektivitas pemangkasan suku bunga The Fed dalam mencegah krisis pasar finansial.

Bursa Wall Street, kemarin, dibuka langsung anjlok sekitar 3%. Hingga berita ini diturunkan pukul 22.30 WIB, indeks Dow Jones berada di level 8.430,64 atau turun 260,61. Harga saham yang terus terkoreksi menyebabkan investor tak hanya panik, tetapi sudah meremehkannya. Investor sudah tak peduli dengan isu positif atau negatif, mereka kecewa karena pasar yang sebelumnya diprediksi sudah oversold, ternyata harganya terus turun. “Kami rugi sudah sangat dalam, tetapi belum ada tanda-tanda rebound,” kata Chip Han-Ion, Presiden Delta Global Advisor. “Investor bosun dan akhirnya lempar handuk sehingga kondisi pasar semakin buruk,” tambahnya

Sementara itu, pada perdagangan kemarin, Nikkei ditutup terkoreksi 9,6%, terendah sejak 28 April 2003, Kospi (Korsel) 10,57%, Straits Times 8,33%, Hang Seng 8,3%, dan Thailand 6,96%, Kemerosotan indeks regional diikuti bursa-bursa Eropa pada awal perdagangan yang melemah di atas 7%. Sedangkan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 92 poin (6,91%) menuju level 1.244,86.

MSCI World anjlok 45% sepanjang tahun ini dan MSCI Asia 6% kemarin. MSCI World dan MSCI Asia merupakan saham-saham pilihan yang menjadi acuan investor.

“Kejatuhan harga saham sudah irrasional di seluruh dunia. Bahkan, investor tidak mampu mengendalikan emosi lagi, sehingga buru-buru melepas sahamnya. Apalagi, tak satu pun sentimen positif yang dapat menahan kemerosotan indeks,” kata Kepala Riset Bank Julius Baer & Co Chrisitan Gattiker di Swedia seperti dikutip Bloomberg.

Chief International Economist Capital Economics Julian Jessop di London menambahkan, rontoknya indeks global ikut diperparah isu gagal bayar {default) sejumlah surat utang negara-negara berkembang. Dengan demikian, investor cepat-cepat keluar, sehingga harga saham tertekan lebih dalam. “Mata investor kini tertuju atas upaya penyelamatan IMF (Dana Moneter Internasional), karena beberapa negara emerging market mulai meminta bantuan, seperti Pakistan, Hungaria, dan Ukraina,” jelas dia seperti dilansir Reuters.

Pendapat senada diungkapkan analis Linus Yip dari First Shanghai Securities di Hong Kong. Dia mengakui, dana yang selama lima tahun mengalir dari AS dan Eropa

ke Asia telah ditarik lagi selama dua pekan ini Hal itu menyebabkan indeks regional kian terpuruk

Seiring melemahnya indeks bursa berjangka (future) AS 6,26% kemarin, otoritas terpaksa menyetop perdagangan setelah berlangsung satu setengah jam. Penurunan ini mengindikasikan bursa AS berpotensi rontok lagi, sehingga menambah kepanikan investor.

Auto Rejection

Menyusul kejatuhan indeks BEI 6,9%, total perusahan yang harga sahamnya terkena penolakan otomatis (auto rejection) ke bawah mencapai 86, sedangkan auto rejection ke atas empat.

Beberapa emiten yang mengalami auto rejection ke bawah meliputi PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). (Lihat tabel).

Sedangkan emiten yang terkena auto rejection ke atas adalah PT Voksel Electric Tbk (VOKS), PT Intiland Development Tbk (DUD), PT Beton Jaya Tbk (BTON), dan PT Dynaplst Tbk (DYNA).

Dihubungi terpisah. Kepala Riset PT Sarijaya Permana Sekuritas Danny Eugene me-

nilai, anjloknya indeks disebabkan asing mulai agresif menarik dananya. Pasalnya, mereka butuh dana segar untuk menjaga likuiditas di tengah krisis finansial. “Asing takut, kalau bursa emerging markets, termasuk Indonesia, semakin terpuruk, sehingga terpaksa melepas portofolionya dan indeks tertekan,” kata dia kepada Investor Daily.

Danny menjelaskan, salah satu faktor lain yang memicu kepanikan pelaku pasar adalah kondisi perekonomian di Inggris. Dengan demikian, investor menganggap Eropa mulai memasuki resesi.

Menurut dia, banyaknya perusahaan besar di AS yang berencana memutus hubungan kerja (PHK) turut menambah kepanikan investor. Soalnya, jumlah pengangguran meningkat tajam dan menyebukan Negara Adikuasa itu menuju resesi. “Di Asia, Sonny dan LG juga menyampaikan laporan keuangan tidak akan sebaik 2007, karena krisis finansial merembet kepada sektor riil,” tutur dia.

Hal sama diungkapkan analis PT Valbury Asia Securities Mas-tono Ali. Dia mengatakan, volatilitas pergerakan indeks sampai akhir tahun tetap bergejolak. Soalnya, secara teknis level terendah berpotensi menyentuh 1.175-1.200, sedangkan tertinggi berada di 1.310-1.350.

Sumber : Investor daily Indonesia

”Saat ini kami sedang mengambil sampel perusahaan yang akan kami periksa. Untuk real estat kami ambil 100 perusahaan beromzet terbesar, lalu kami ambil sampel perusahaan yang membayar pajak rendah. Jadi, tidak semua perusahaan kami periksa,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, Jumat lalu di Jakarta.

Namun, untuk jasa konstruksi, jumlah dasar penetapan sampelnya akan lebih besar karena jumlah perusahaan jasa konstruksi jauh lebih banyak dibandingkan real estat. Oleh karena itu, Ditjen Pajak akan mengambil lebih dari 100 perusahaan jasa konstruksi yang beromzet terbesar di Indonesia dan kemudian akan mengambil beberapa di antaranya untuk diperiksa.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan jasa konstruksi dan real estat menjadi 3 persen atas omzet dan bersifat final. Langkah itu diharapkan memberi kejelasan penagihan pajaknya. Awalnya PPh perusahaan jasa konstruksi ditetapkan tidak final sehingga penuh ketidakpastian dan penerimaan negara lebih rendah daripada potensinya.

Namun, untuk real estat, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan peraturan resmi yang memberikan ketetapan PPh finalnya. Saat ini sudah ada kesepakatan antara Ditjen Pajak dan pelaku usaha di sektor real estat bahwa PPh untuk sektor ini ditetapkan 1 persen untuk rumah sederhana sehat (RSH) bernilai jual Rp 55 juta per unit dan 5 persen untuk non-RSH. Pemeriksaan dilakukan atas laporan keuangan tahun 2005, 2006, dan 2007. Jadi, tidak hingga batas kedaluwarsa 10 tahun,” ujar Darmin.

Sumber : Kompas.com

“Beberapa bulan lalu ton kami terbitkan peraairan perubahan dan mulai lebih ketat. Sekarang BUMN mengajukan kemungkinan pelonggaran supaya tidak kena PPh [pajak penghasilan] dan PPN [pajak pertambahan nilai]. Jadi kami pelajari dulu,” katanya saat ditemui di kantornya, pekan lalu.

Namun, Darmin tidak mau menjelaskan mengenai kemungkinan dilakukan revisi atas peraturan yang baru itu.

Sumber : Bisnis Indonesia 

Untuk itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mulai lebih memperhitungkan potensi penerimaan pajak lain. Nah, mulai 2009 nanti, aparat pajak di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Wilayah (Kanwil) akan menyisir kepatuhan membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menyatakan, kantornya akan fokus memetakan penerimaan PPN. “Sekarang kami fokus pada PPN, terkait pembayaran PPN-nya sudah betul atau belum,” kata Darmin, akhir pekan lalu. Ditjen Pajak akan membuat daftar pembayar pajak PPN terbesar di suatu KPP atau Kanwil.

Lewat kegiatan ini, Darmin optimistis bisa memenuhi target penerimaan pajak Rp 725,84 triliun dalam RAPBN 2009. Sebab, program itu bisa mendongkrak penerimaan PPN.

Menurut Darmin, mapping dan profiling ini merupakan pembenahan dalam metode meningkatkan penerimaan pajak. Sedianya, satu KPP atau Kanwil bakal membuat daftar 200 wajib pajak pembayar PPN terbesar. “Dari situ sudah bisa mencapai 85% target penerimaan,” ucapnya yakin.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto menyambut baik rencana ini. Namun, ia memberikan catatan. Menurutnya, Ditjen Pajak harus memberikan jaminan bahwa petugas pemeriksa pajak tidak akan bertindak semena-mena. “Pengusaha itu maunya, kan, ada good governance. Kami dukung kebijakan itu asal aturannya jelas,” ujar Djimanto.

Sumber : Harian Kontan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gammi) Thomas Dharmawan mengatakan kalangan industri tentu sangat mengharapkan pemerintah bisa menurunkan harga BBM, baik yang subsidi maupun untuk industri.

Khusus BBM industri, dia menjelaskan Pertamina sebenarnya masih bisa menurunkan harganya, yakni mengurangi komponen pemerintah dari PPn (pajak penjualan) sebesar 15%.

“Untuk mengurangi biaya tinggi di sektor industri saat terjadi krisis glo bal, pemerintah seharusnya bisa menghapuskan PPn BBM, sehingga cash flow industri akan sangat terbantu di tengah krisis global,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh pelaku industri otomotif. Direktur Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Rizwan Alamsyah mengatakan pemerintah diminta tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi moneter saat ini berupa nilai tukar dan bunga pinjaman yang naik menekan laju pertumbuhan sektor riil. “Apabila ada hal yang bisa diturunkan, tentu sangat membantu dan mengurangi tekanan itu.”

Anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian menilai waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM adalah pada Februari atau Maret 2009.

Berapa pun persentasenya, menurutnya, tidak sama dengan kenaikan harga BBM pada Mei 2008, penurunan harga BBM akan memberikan dampak positif di dalam negeri. Komentar Ramson itu diamini oleh anggota Panitia Anggaran DPR dari F-PANTjatur Sapto Edy.

Dia menilai pemerintah seharus-nya sudah mulai memikirkan renoma penurunan harga BBM.

Pemerintah, lanjutnya, bisa menggunakan dana yang timbul dari selisih antara patokan ICP (Indonesia Crude Price) APBN-P 2008 sebesar US$110 per barel dan ICP riil yang diproyeksikan terjadi hingga akhir tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, harga ICP rata-rata dari Januari hingga 17 Oktober sebesar US$108,33. Sementara itu, harga ICP per 17 Oktober tercatat sudah mencapai US$78,22 per barel. . Terhitungan saya selisihnya bisa sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk menurunkan harga BBM sampai Rp500 per liter. Kalau sasarannya menggerakkan perekonomian, prioritas yang diturunkan harganya adalah solar. Bensin juga bisa diturunkan.”

Harapan kalangan pelaku usaha dan DPR agar pemerintah menurunkan harga BBM adalah hai wajar apalagi bila dibandingkan dengan dua negara jiran, yaitu Malaysia dan Vietnam, yang telah beberapa kali menurunkan harga BBM.

Di Malaysia, misalnya, harga BBM naik pada Juni, dua pekan setelah kenaikan harga di Indonesia, akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$130 per barel. Bulan berikutnya Vietnam juga menaikkan harga BBM (lihat grafis).

Namun, Malaysia tercatat telah tiga kali menurunkan harga BBM dan terakhir pada 14 Oktober yang menetapkan bensin RON 92 dan solar seharga Rp6.240 per liter. Vietnam dua kali menurunkan harga untuk dua jenis BBM yang berbeda, yaitu premium pada Agustus dan solar pada September.

Pesimistis

Anggota DPR lainnya dari Komisi XI Dradjad H. Wibowo langsung pesimistis ketika ditanya soal penurunan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, katanya, tidak cukup berani menurunkan kembali harga BBM.

Pemerintah dinilai selalu menjadikan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sulit diprediksi sebagai dalihnya, apabila pemerintah konsisten dengan argumentasinya mengenai subsidi BBM, turunnya harga minyak mentah dunia seharusnya mendorong harga BBM ikut turun.

Berkaitan dengan tuntutan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengemukakan pemerintah belum berencana menurunkan harga BBM, kendati harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level US$69 per barel.

Penyebab harga BBM tidak bisa turun, tuturnya, karena nilai tukar rupiah masih cukup tinggi. Pasalnya, harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah selalu diperhitungkan untuk menetapkan harga BBM.

Berbeda dengan Anggito, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan instansinya terus mencermati pergerakan ICP untuk menetapkan kebijak-an harga BBM, diturunkan ataukah tetap pada posisi saat ini

Dia juga tidak memungkiri adanya tekanan publik untuk menurunkan harga BBM. “Kami sudah siapkan angka-angka. Tapi yang perlu dicatat adalah keputusan itu tidak hanya oleh pemerintah, harus lewat DPR juga.”

Beberapa kalangan memprediksikan harga minyak mentah dunia akan turun pekan ini, meskipun pada akhir pekan lalu harga bergerak naik.
Pada perdagangan akhir pekan lalu di New York Merchantile Exchange (Nymex), harga minyak menjadi US$71,85 per barel untuk pengiriman November.

Sumber : Bisnis Indonesia 

Dampak krisis keuangan di Amerika Serikat kini memang baru terasa di pasar modal dan belum terlalu menghantam ekonomi riil Tetapi pada 2009, sektor riil dapat dipastikan akan mengalami kesulitan serius, menyusul terpukulnya ekspor Indonesia akibat anjloknya permintaan negara-negara tujuan ekspor. Selain itu, investasi dipastikan melorot tajam. Pemerintah harus benar-benar konsentrasi pada ketahanan ekonomi domestik, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan. Keguncangan akan bisa diredam jika pangan murah tersedia bagi rakyat. Jika pangan sampai tidak tersedia, hal itu akan menimbulkan persoalan sangat serius bagi kehidupan sosial ekonomi dan politik. Apalagi tahun depan juga bertepatan dengan pelaksanaan pemilu, yang tentu menyedot begitu tiba secara produktif, selain juga akan meningkatkan ketegangan sosial dan politik.

Terkait Krisis Finansial

Kita memprediksikan tahun depan terjadi kelangkaan pangan dunia. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain kelangkaan likuiditas di negara-negara maju, yang dengan sendirinya negara-negara ini akan mengurangi bantuannya bagi negara-negara sedang berkembang. Selain itu, investasi dari negara maju ke negara berkembang juga akan merosot. Tahun 2008 saja terjadi penurunan sekitar 10% investasi dunia.

Masalah paling krusial adalah kegagalan panen dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Dirjen Food and Agricultural Organization (FAO) Dr Jacques Diouf, terdapat 36 negara yang memerlukan bantuan eksternal dalam rangka memperbaiki kegagalan panen dan kenaikan harga-harga pangan.

Kegagalan panen akan menyebabkan lebih dari 75 juta penduduk dunia terkena bencana kelaparan dan kemiskinan. Hingga akhir 2008 diperkirakan ada sekitar 44 juta sampai sekitar 1 miliar penduduk. Saat ini jutaan rakyat Zimbabwe telah dilanda kelaparan dan hanya dapat makan sekali sehari, dan keadaan ini akan semakin memburuk pada bulan-bulan mendatang. Kegagalan panen akan menyebabkan ketersediaan pangan dunia merosot. Saat ini harga-harga pangan duniamulai menurun sebagai dampak anjloknya permintaan akibat krisis ekonomi. Konsekuensi logisnya adalah para produsen akan mengurangi produksi. Hal ini diperparah lagi dengan kehadiran industri biofuel yang terus menerus mengonsumsi balian pangan untuk memproduksi energi. Karena itu, di tengah hiruk pikuknya prahara keuangan dunia saat ini, pemerintah semestinya jangan terlena hanya mengurusi pasar modal dan mempertahankan nilai tukar.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi ketahanan ekonomi domestik dengan memberikan perhatian khusus pada upaya mempertahankan ketahanan pangan.

Pemerintah harus memastikan bahwa kelangkaan pupuk tidak akan terjadi pada awal musim tanam. Subsidi pupuk yang telah dianggarkan jangan sampai dipotong, meskipun akan terjadi revisi APBN tahun ini. Prosedur distribusi pupuk perlu diawasi secara ketat agar pupuk bersubsidi tidak jatuh ke tangan para spekulan
Kredit untuk pertanian harus dilonggarkan di tengah ketatnya likuiditas sektor perbankan. Harus ada skim khusus untuk menolong para petani, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pelaku ekonomi kerakyatan. Pelonggaran perkreditan untuk sek-tor kerakyatan semestinya tidak sepenuhnya diserahkan pada sektor perbankan, tetapi pemerintah harus menanggung risiko. Bank adalah entitas bisnis biasa, sehingga tidak mungkin diminta menanggung beban risiko publik, beban risiko publik tetap harus ditangan pemerintah.

Bank Pertanian

Lembaga penjaminan kredit juga perlu lebih diaktifkan, terutama untuk kredit skala kecil dan menengah. Pro-gram KUR perlu lebih didorong dengan sosialisasi yang lebih luas dan melonggarkan berbagai persyaratan teknis. Mengawali pembentukan bank pertanian, sebaiknya ada bank yang secara khusus ditugaskan untuk menangani sektor pertanian.

Bersama dengan itu. Perum Bulog harus lebih aktif dalam meningkatkan stok nasional dengan melakukan berbagai kreativitas pengadaan nasional. Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi dan pengadaan stok untuk dilakukan. dengan itu organisasi koperasi/KUD mesti lebih diaktifkan.

Di samping itu, payung hukum juga perlu disiapkan agar jangan sampai situasi darurat yang biasanya juga diikuti dengan berbagai bentuk kerja yang tidak normal, pada akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum. Hingga kini tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) menjadi bulan-bulanan hukum yang tidak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat trauma dengan program darurat yang akhirnya menyeret mereka ke persoalan hukum.

Hal semacam ini tentu sangat kontraproduktif. Karena itu, sejak awal aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK juga diajak bicara agar langkah-langkah yang sifatnya darurat dipahami sebagai emergency measures yang tidak kemudian menjebloskan para pelaksana ke penjara.

Sumber : Investor Daily Indonesia